Kericuhan Warnai Demo Mahasiswa di Pendopo Kabupaten Jombang

552
Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian saat mencoba masuk ke dalam Pendopo Kabupaten Jombang. (memoexpos)

memoexpos.co – Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di depan Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (20/3/2023). Kericuhan pecah usai masa aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Ratusan mahasiswa itu kecewa lantaran tidak ditemui Bupati Jombang dan tidak diperbolehkan masuk ke area Pendopo Kabupaten Jombang.

Dalam aksinya, masa yang terdiri dari anggota GMNI, PMII dan HMI yang tergabung di Cipayung menyuarakan protes dan mempertanyakan kinerja serta janji pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang akan habis jabatan pada tahun ini.

Pantauan di lokasi, beberapa kebijakan yang dipertanyakan aliansi mahasiswa salah satunya adalah kebijakan seragam gratis yang menjadi salah satu dari 9 janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Namun mereka menilai pelaksanaannya masih tidak sesuai apa yang dijanjikan. Tidak hanya itu aliansi mahasiswa juga menuntut transparansi anggaran.

Para demonstran awalnya tertib melakukan orasi secara bergantian. Saat mengetahui keberadaan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak berada di Pendopo dan tidak diperbolehkan masuk, masa aksi kecewa hingga berusaha masuk ke dalam.

Akibatnya aksi saling dorong dan kontak fisik tak terhindarkan. Aparat keamanan mencoba meredam pergerakan dan memukul mundur barisan mahasiswa sampai ke lapangan alun-alun Kabupaten Jombang.

Setelah dilakukan koordinasi, masa aksi akhirnya bersedia ditemui oleh Purwanto, Asisten 1 Bupati Jombang dan Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko.

Purwanto mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Jombang belum bisa menemui mahasiswa karena masih melakukan kegiatan dinas luar.

“Pada prinsipnya kami sudah menerima semua asirasi dari mereka semua tentang capaian-capaian kinerja Bupati. Nanti akan ada forum tersendiri dalam waktu yang cepat ini yang akan di fasilitasi Bappeda biar lebih khidmat dan fokus dialognya,” kata Purwanto.

Merespon tawaran tersebut, masa aksi akhirnya memberikan waktu 4×24 jam kepada Pemkab untuk memfasilitasi dan menjawab seluruh tuntutan mereka. Masa aksi akan kembali melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak terpenuhi dalam kurun waktu yang telah disepakati.