JOMBANG – Program ambisius Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026) lalu kini menghadapi jalan buntu di tingkat akar rumput.
Baru dua pekan pasca-peresmian serentak, proyek nasional ini justru stagnan, operasional gerai belum berjalan, pasokan barang gaib, dan masalah internal berupa pengunduran diri karyawan mulai menggerogoti kesiapan program.
Kondisi ini memicu persoalan terkait matangnya koordinasi antara pemerintah pusat, integrator program (PT Agrinas Agro Industri Nasional), dan pemerintah daerah.
Saat peresmian virtual di KDKMP Desa Mojongapit yang dihadiri Bupati Jombang Warsubi, narasi yang dibangun begitu optimistis.
Bupati Warsubi bahkan sempat mengklaim bahwa barang-barang kebutuhan pokok telah tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun, realita di lapangan berbicara sebaliknya. Berdasarkan pantauan hingga akhir Mei 2026, puluhan KDKMP di Jombang termasuk di Desa Tunggorono dan Sambongdukuh sama sekali belum membuka pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Desa Mojongapit, Muhammad Iskandar Arif, justru meralat secara tidak langsung sentimen positif tersebut.
Ia mengakui gerainya belum bisa beroperasi karena pasokan komoditas utama, termasuk gas elpiji, belum lengkap.
“Kami sebenarnya sudah siap, tetapi masih menunggu arahan dari pusat dan PT Agrinas agar harga dan sistemnya sama,” ungkap Iskandar.
Dampak nyata dari terkatung-katungnya operasional ini mulai memicu masalah ketenagakerjaan.
Di KDKMP Desa Sambongdukuh, sejumlah karyawan yang telah lulus bimbingan teknis (bimtek) justru memilih mengundurkan diri sebelum koperasi sempat menjual sebutir beras pun.
Kepala Desa Sambongdukuh, Khairur Roziqin, membenarkan adanya fenomena gugur sebelum berkembang ini.
Data yang dihimpun media ini menyebutkan, jumlah mundur tercatat 2 hingga 3 karyawan terkonfirmasi keluar.
Dinas Koperasi Angkat Tangan, Regulasi PT Agrinas Dipertanyakan
Ironisnya, mata rantai birokrasi dalam mega proyek ini tampak terputus. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengaku buta arah mengenai dinamika internal dan teknis pergantian SDM yang mundur.
Kepala Dinas Koperasi Jombang, Hari Purnomo, menyatakan pihaknya berada di luar lingkaran keputusan operasional dan menyerahkan seluruh sengkarut ini kepada PT Agrinas selaku penanggung jawab.
“Kami belum mendapat informasi soal itu (karyawan mundur). Dinas Koperasi tidak ada petunjuk dari Kementerian Koperasi terkait teknis tersebut,” kata Hari.
Secara nasional, pemerintah telah meresmikan 1.061 KDKMP, di mana Jombang kebagian jatah target yang cukup besar:
80 Unit: Telah diresmikan (namun mayoritas mandek).
170 Unit: Selesai dibangun.
211 Unit: Masih dalam proses konstruksi.
Masyarakat kini hanya bisa menunggu kapan janji pusat pemenuhan kebutuhan pokok murah” ini benar-benar terealisasi.
Jika PT Agrinas dan Kementerian Koperasi tidak segera mendistribusikan barang serta kejelasan regulasi harga dalam waktu dekat, proyek KDKMP di Jombang dikhawatirkan hanya akan menjadi monumen seremonial yang membuang-buang anggaran dan energi lokal.
