memoexpos.co – Wakil Bupati Jombang Sumrambah menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Jombang Tahun 2023 bertempat di Kantor Kecamatan Diwek, Rabu (26/01/22).
Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Jombang fraksi Golkar Rahmat Agung Saputra, Anggota DPRD Kabupaten Jombang fraksi PPP Junita Erma Zakiyah, Forkopimda, Camat Diwek Sudiro Setiyono, Forkopimcam, Kepala desa se-Kecamatan Diwek, BPD, Muslimat Kecamatan Diwek, Fatayat Kecamatan Diwek serta PKK Kecamatan Diwek.
Wakil Bupati Jombang Sumrambah dalam sambutannya menyampaikan kondisi APBD Kabupaten Jombang. Menurutnya postur APBD Kabupaten Jombang mengalami banyak permasalahan mulai 2020 hingga berimbas pada 2022. Hal itu disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga banyak dana terefocusing untuk penanganan covid-19.
“Refocusing dilakukan untuk penanganan kesehatan, baik ketika terpapar covid maupun vaksinasi serta terkait bantuan sosial ke masyarakat. Anggaran untuk BPNT setiap bulan sebesar 24 Miliar, ini belum termasuk PKH, BLT-DD dan bantuan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul gejolak sosial di Negara kita,” ujarnya
Melalui musyawarah ini harapannya dari tingkat desa bisa turut menganggarkan perbaikan insfrastruktur, sebab APBD Kabupaten Jombang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kondisi insfrastruktur. Dari kajian perbaikan insfrastruktur di tingkat jalan memerlukan anggaran sebesar 1,5 Triliun, sedangkan di 2023 dalam proses rancangan RKPD Kabupaten Jombang mengalami devisit sebesar 350 Miliar.
“Saya berterima kasih kepada anggota DRPD Kabupaten Jombang dengan sukarela menyisihkan 70 persen dari Pokir (pokok-pokok pikiran) untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelesaian permasalahan insfrakstruktur. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jombang juga kembali mengaktifkan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas PUPR untuk sementara melakukan penambalan jalan berlobang supaya tidak sampai memakan korban lagi. Saya juga berharap peran aktif kepala desa, jika terdapat jalan berlobang bisa berkordinasi dengan mengirimkan lokasi serta foto kepada Dinas PUPR atau langsung kordinasi dengan saya,” paparnya
Terkait kelangkaan pupuk subsidi, menurut Sumrambah hal ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan. Sebab kebutuhan pupuk subsidi dari 27 juta ton hanya bisa di produksi sebesar 9 juta ton atau sekitar 30 persen saja.
“Pemerintah Kabupaten Jombang akan berusaha mencari solusi dengan program makmur, sehingga masalah pertanian di Kabupaten Jombang bisa teratasi,” tuturnya.
Ditempat sama Camat Diwek Sudiro Setiyono mengungkapkan, tahun 2021 serapan APBDes di Kecamatan Diwek mencapai 99 persen, artinya dalam kondisi pandemi dengan regulasi yang begitu luar biasa Kecamatan Diwek tetap bisa berkinerja
“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari pihak Pemerintahan Desa bermitra dengan BPD sehingga bisa bersama-sama melaksanakan penanggulangan, pencegahan serta tetap melaksanakan pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” ucapnya
BLT Kecamatan Diwek berada di angka 2729 KPM dan mampu dipangku oleh 20 desa di Kecamatan Diwek dengan menaati Perbup. Kedepannya dengan regulasi baru serta Perpres ada alokasi untuk ketahanan pangan, Covid-19 serta BLT-DD yang minimal 40 persen, seluruh desa di Kecamatan Diwek akan berusaha semaksimal mungkin.
“Alhamdulillah sekarang Kecamatan sudah di berikan PAGU indikatif sekitar 900 juta lebih yang sudah pasti di anggarkan di 2023. Minimal anggaran tersebut mampu serta merealisasi usulan Kecamatan,” pungkasnya.
