Waduh, Lima SMP Negeri di Jombang Kekurangan Siswa

110
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Senen. (memoexpos.co)

memoexpos.co Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Senen mengatakan, sedikitnya ada 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Jombang masih kekurangan siswa atau belum memenuhi pagu.

Hingga batas akhir penutupan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN di Kota Santri kemarin, tercatat kekurangan siswa mencapai 145 anak.

“Pendaftaran PPDB SMP sampai penutupan, memang ada beberapa sekolahan yang belum sesuai dengan pagu, tapi rata-rata itu adalah sekolah pinggiran,” ujar Senen saat diwawancarai wartawan, Selasa (18/7/2023).

Menurut Senen, banyak faktor yang menjadikan pagu tidak terpenuhi, namun faktor paling dominan adalah lokasi sekolah yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pemukiman.

Penambahan Rombongan Belajar (Rombel) juga menjadi salah satu faktor pagu sekolah tidak terisi penuh.

“Seperti di SMPN 1 Plandaan, disana dibuka dua Rombel, tahun kemarin kan hanya satu Rombel namun ada inisiatif penambahan Rombel, seharusnya dua rombel ini 64 siswa tapi disana hanya mendapatkan siswa 31, artinya disini masih kekurangan 33 siswa,” jelas Senen.

“Kemudian di SMPN 2 Wonosalam, kalau ini memang setiap tahun jauh dari pagu yang kita tetapkan, seharusnya ada 64 siswa tapi masih terdaftar 31 siswa,” imbuhnya.

Karena menurut Senen, kondisi SMPN 2 Wonosalam ini jauh dari pemukiman, disebelahnya juga ada Madrasah Tsanawiyah (MTs), namun, alasan utamanya adalah jarak dari pemukiman dengan sekolahan yang begitu jauh.

“Yang ketiga juga ada SMPN Satu Atap Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, disana dibuka dua Rombel pagunya 64 siswa tapi hanya mendapat 42 siswa sehingga masih kekurangan 22 siswa, ini juga karena kondisi georgafis, karena di Desa Jarak Wonosalam ini salah satu desa dataran paling tinggi di Kecamatan Wonosalam,” lanjutnya.

Kemudian, sambung Senen, di SMPN Satu Atap Pengampon, Kecamatan Kabuh, dibuka dua Rombel tapi tahun ini hanya dapat 23 siswa, artinya masih kekurangan 41 siswa. “Disana ya sama kondisi geografis,” imbuh dia.

Senen menyebut, jika ditotal keseluruhan kekurangan siswa SMP yang ada di Kota Santri ini sebangak 145 siswa yang terdiri dari 5 sekolahan, berdasarkan pagu.

Senen berpandangan, salah satu solusi dari pagu yang selalu kurang tidak lain adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Karena bagi Senen, ketika kualitas pendidikan bagus walaupun jarak yang ditempuh jauh sekolahan akan tetap menjadi primadona dan jujukan bagi siswa dan wali murid.

“Kebijakan yang diambil, tentunya kita ingin ditingkatkan kualitasnya sehingga harapan kami dari Kepala Sekolah dan Guru yang selama ini kekurangan siswa, kami yakin ketika kualitas pembelajaran ditingkatkan insyaallah akan menjadi daya tarik masyarakat walaupun jaraknya agak jauh,” jelas dia.

Terkait PPDB Sekolah Dasar (SD) sementara belum ada laporan yang masuk ke Dinas, Senen mengaku jika memang PPDB jenjang SD ini agak fleksibel terutama di pedesaan.

“Kalau SD di kota ada pagunya, karena keterbatasan dari ruang kelas tapi kalau di desa itu kalau ada yang daftar ya pasti diterima,” ucapnya.

Disinggung dengan aturan pemangkasan hari belajar dan penambahan jam belajar, Senen mengaku sudah ada lembaga pendidikan yang siap menjalankan hal tersebut, bahkan di Jombang sudah ada lembaga pendidikan yang menjalankan hal itu.

“Permendikbudnya sudah lama sebenarnya, tentang hari sekolah kemudian juga ada Perpres terkait dengan lima hari untuk ASN sehingga kita mengacu dua landasan itu, sehingga nanti kita laksanakan lima hari sekolah dan kami sudah koordinasi secara internal kesiapan teman-teman satuan pendidikan SMP insyaallah sudah siap dan beberapa di SD juga sudah siap untuk melaksanakan lima hari sekolah,” beber Senen.

Dia mengatakan, pada prinsipnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ketika sarana prasarana dan sumberdaya sekolah itu belum siap, maka dilaksanakan secara bertahap. Tetap aturan tersebut dikembalikan kepada kesiapan sekolah.

“Kami sudah mencoba, di SDN Mojotrisno itu memang tahun lalu sudah mengajukan, hasil evaluasinya ini ternyata dari pendapat siswa dan orang tua sangat mendukung lima hari sekolah. Yang di Kepanjen juga sudah lama lima hari sekolah, sehingga secara jam pelajaran tidak akan terkurangi hanya saja pulangnya agak sore,” urai Senen.

“Kalau SMP belum, tapi secara hasil koordinasi dari Kepala SMP sudah siap semua tidak ada masalah,” tandasnya