Fantastis, Anggaran Stunting di Jombang Capai Rp 6 Miliar, Efektifkah?

98
Ilustrasi.

memoexpos.co – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) dr Pudji Umbaran menyebut anggaran stunting di Jombang yang digelontor dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tembus Rp 6 miliar.

“Sekitar Rp 6 miliar sekian,” ujar Puji saat diwawancarai wartawan, Jumat (14/7/2023) kemarin.

Menurutnya, anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa pos, diantaranya untuk operasional dalam bentuk pulsa, transport, Alat Tulis Kantor (ATK) dan transport pendampingan.

“Kami tidak bisa memberikan menu makanan yang membuat gizi mereka, tidak ada anggaran di tempat kami,” ungkap Pudji.

Dia menjelaskan, secara rinci program memuat terkait dengan pendataan atau verifikasi dan validasi keluarga yang beresiko stunting.

Faktor pemicu terjadinya stunting menurut Pudji ada 4, yang diambil istilah 4T, yakni terlalu dini menikah, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu banyak melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan. DPPKB PPPA selalu melakukan upaya untuk mengantisipasi hak itu.

“Upaya yang dilakukan melakukan KB pasca bersalin setiap ibu yang hamil harus kita konseling mengenai KB pasca salin,” jelasnya.

Pudji membeberkan, bahwa tim pendamping keluarga bentukan (Pemerintah Desa) Pemdes yang berperan penting dilapangan untuk mengatasi stunting yang ada di Kota Santri ini.

“Kami melakukan pembinaan kepada tim pendamping keluarga yang sebenarnya bukan orang kami,” beber Pudji.

“Kami memohon kepada desa dalam pembentukan tim pendamping keluarga ini melibatkan tiga unsur, satu dari tim penggerak PKK, dua dari bidan dan tiga dari kader PPKBD,” sambungnya.

Landasan hukumnya, lanjut Pudji, ketiganya di SK kan oleh Pemerintah Desa, kemudian diusulkan kepada pihak dinas.

“Mereka kita lakukan pembinaan, mereka kita lepas dilapangan dengan bantuan operasional uang transport untuk pendampingan kepada keluarga,” lanjutnya.

Kendati demikian Pudji mengakui jika efektifitasnya belum maksimal karena tidak ada bantuan langsung yang bisa diberikan kepada keluarga, melainkan hanya bisa melakukan pendampingan dan pembinaan untuk melakukan pencerahan terhadap potensi-potensi stunting yang harus diperbaiki.

“Melakukan konseling gizi, melakukan penimbangan bayi yang lahir,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr Budi Nugroho mengaku anggaran penanganan stunting memang dibagi dua. Satu di Dinas Kesehatan dan Dinas DPPKB PPPA.

“Urusan penangan langsung ada di kami, penangan langsung di kasusnya,” ungkapnya.

Penangan langsung mencakup pemberian obat tambah darah, pemberian makanan tambahan, selain itu pemberian vitamin. “Intervensi langsung kasusnya,” pungkasnya.