memoexpos.co – Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengaku, dari 1.200 kilometer jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Jombang, 30 persen masih kurang layak dan butuh perbaikan.
Pernyataan itu disampaikan Bupati dalam giat Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, di ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab setempat pada Jumat (27/1/2023) kemarin.
Selain jalan, Bupati menyebut masih banyak permasalahan yang sedang dihadapi Pemkab Jombang, antara lain banjir, mulai dari sungai avour yang meluap bahkan jaringan irigasi yang belum tertata maksimal.
Petani yang gagal panen akibat lahan pertaniannya banjir di musim penghujan juga menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Jombang.
“Masalah banjir yang rutin terjadi setiap kali musim penghujan di lahan pertanian warga wilayah Kecamatan Mojoagung, Mojowarno dan Kesamben,” ujarnya.
Sementara, Bupati mengungkapkan, angka stunting di Kota Santri ini masih cukup tinggi, tercatat sedikitnya ada 7.516 anak. “Selain angka stunting, angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang juga belum maksimal,” sambung dia.
Diuraikan olehnya, rancangan RDP ini dilakukan sebagai jawaban intruksi Mendagri Nomor 52/2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Mundjidah menekankan, solusi sejumlah persoalan tersebut harus tetap memperhatikan kecukupan anggaran sampai tahun 2026 mendatang.
“Proyeksi RPD tahun 2024-2026, diantaranya melaksanakan pelebaran ruas jalan kewenangan Pemkab, melaksanakan normalisasi avour, membangun waduk dan pembangunan jaringan irigasi,” pungkasnya.