Jombang, memoexpos.co – Fraksi PKB menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki silpa di atas Rp313 Miliar, padahal di Kabupaten Jombang sendiri masih banyak prioritas-prioritas pembangunan yang belum tertangani.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Kartiyono saat sampaikan pandangan umum Fraksi PKB di ruang rapat paripurna DPRD Jombang, Senin (6/6/2022) kemarin.
“Banyak sektor yang belum digarap oleh Pamkab, Pemkab Jombang sendiri memiliki sipla sebesar Rp313 Milyar lebih, hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya prioritas-prioritas pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang belum tertangani dengan baik,” kata dia.
Kartiyono menyebut, bahwa belanja modal infrastruktur di Jombang capaiannya sangat kecil dari semua capaian anggaran, padahal menurutnya belanja modal infrastruktur ini adalah anggaran terkecil dari sekian anggaran yang ada.
“Melihat dari realisasi belanja modal yang terealisasi sebesar 82,21% ini yang terkecil dari belanja lainnya, terlebih untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan insfrastruktur fital capaiannya paling kecil dari semua belanja anggaran yang hanya mencapai 76,71% padahal anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan ini adalah anggaran terkecil dari sekian anggaran yang ada,” jelas Politisi PKB ini.
Fraksi PKB juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing, ia menyayangkan kinerja Pemkab Jombang yang dianggap belum bisa memberikan pelayanan yang baik, terutama mewujudkan perputaran ekonomi di masyarakat.
“Belanja jalan, irigasi dan jaringan ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak dan sangat penting bagi masyarakat dan mempunyai efek dalam perputaran roda ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Namun, Kartoyono menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jombang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 141,47% dari target asumsi sebesar Rp470.650.314.687 menjadi Rp665.844.120.372 namun FPKB juga memberikan beberapa catatan terkait Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2021.
Ia mengharapkan agar Pemkab mengasumsikan PAD lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya. “Seharusnya Pemerintah Kabupaten Jombang mengasumsikan pendapatan asli daerah lebih besar lagi,” pungkas dia. (Sy)
