memoexpos.co – Berbagai usaha dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengurangi kawasan kumuh. Salah satunya yani dengan kegiatan Lokakarya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tahun 2021.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan berbagai stakeholder selama 2 hari sejak Rabu (27/10/2021) hingga Kamis (28/10/2021) yang dikemas secara virtual.
Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jombang, Danang Praptoko dalam paparannya menyampaikan terkait kebijakan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Jombang terkait penanganan permasalahan kekumuhan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
“Sesuai Visi Misi Bupati Terpilih 2018–2023, khususnya Misi ke-2 Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya, di tujuan ke-2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dimana sasarannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman, dimana hal ini sudah sangat sesuai dengan tujuan Program KOTAKU,” paparnya.
Di Kabupaten Jombang sendiri dari tahun 2020 hingga 2021 telah ada pengurangan kawasan kumuh seluas 46,40 Hektare sesuai SK Kumuh Bupati Tahun 2020. Sampai saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi yang mendapatkan BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) Reguler di 3 desa dan CFW (Cash For Work) di 8 desa telah selesai, dimana mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kumuh seluas 38,7 Hektare.
Dari hasil pembangunan lewat program KOTAKU mengharapkan kepada masyarakat agar bisa menjaga dan dipelihara keberlanjutan lewat Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang telah dibentuk, sehingga masa atau umur bangunan menjadi lebih lama.
Dikesempatan yang sama Kepala Bagian Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar memaparkan terkait strategi Pelaksanaan Skala Kawasan, khususnya kawasan Kali Bacin yang saat ini dalam proses perencanaan untuk diusulkan lewat program DAK (Dana Alokasi Khusu) Integrasi tahun 2023.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Kabupaten Jombang lolos dalam Pogram DAK Integrasi tahun 2023, sehingga cita-cita kami untuk menata kawasan kumuh di kawasan Kali Bacin dan sekitarnya dapat terwujud,” ujar Syaiful.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi Pokja PKP Jombang, Rudy Ananta menyampaikan terkait strategi kolaborasi dan replikasi, dimana dalam paparannya ia menyampaikan akan mencoba membuat program replikasi ala KOTAKU yang akan dilaksanakan di tahun 2023.
“Kami akan mencoba membuat replikasi KOTAKU dengan anggaran dari Pemda Kabupaten Jombang yang nantinya akan kami berikan kepada BKM-BKM yang saat ini sudah melembaga di masyarakat, agar mereka mampu menangani permasalahan kekumuhan di wilayahnya” tambahnya.
Secara umum pelaksanaan Lokakarya Program KOTAKU Kab. Jombang yang dilakukan secara virtual dan diikuti berbagai unsur mulai dari tingkat propinsi yaitu PPK PKP Jatim yang mewakili Balai PPW Jatim dan Tim dari OSP 3 Jatim selama 2 hari berjalan dengan lancar. Banyak terjadi diskusi yang menarik terkait penanganan kawasan permukiman dan juga adanya kesepakatan-kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang menjadi agenda lanjutan dari lokakarya ini.
