memoexpos.co – Salah satu warga desa di Kabupaten Jombang mengeluh dikarenakan belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan berupa apapun baik bantuan dari Kemensos, BLT-DD serta bantuan pemerintah lainnya, baik bantuan terdampak pandemi covid-19.
“Saya belum pernah sama sekali menerima bantuan BLT, Bansos, bantuan covid maupun sembako. Bahkan saya pernah mengantar ibu saya ke kantor desa tetapi ditolak oleh perangkat desa malah disuruh meminta kepada orang atas,” ucap Iwan warga Dusun Sukorame RT 01 RW 03 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
Tidak hanya itu, Iwan pernah dimintai KK serta KTP beberapa kali, katanya untuk mengajukan bantuan bahkan saat ada program bedah rumah serta MCK dari pemerintah sudah sampai difoto kondisi rumahnya.
“Saya pernah diminta identitas berupa KK dan KTP agar dapat bantuan, ternyata sampai sekarang tidak terlaksana, Padahal masyarakat yang ekonominya lebih mampu malah mendapatkan bantuan,” ujarnya
Sementara itu Kepala Desa Tejo, Ponedi ketika di konfirmasi terkait pengaduan ini, Selasa (27/4/2021) menyampaikan, ia mengatakan tahun kemarin di Desa Tejo memang ada program bedah Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dari Jombang berkadang, cuma kuotanya untuk Desa Tejo hanya 6 rumah. Tahun ini sepertinya tidak ada.
Terkait bantuan seperti Bansos Kemensos pihak desa hanya bisa mengajukan saja, bantuan yang menjadi wewenang desa untuk memvalidasi mana yang pantas mendapatkan bantuan hanya bantuan dari BLT-DD.
“Penerima BLT-DD di Desa Tejo hanya 143 Orang, setiap 3 bulan sekali dialihkan kepada yang belum pernah mendapatkan, sudah hampir merata warga desa Tejo mendapatkan bantuan,” kata Ponedi.
Memang untuk program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT banyak yang belum cair, menurutnya keterangan dari pendamping untuk keluarga tunggal tidak bisa mendapatkan program BPNT walaupun masuk di dalam Data Terpadu Kesehjateraan Sosial atau DTKS. Pengurangan penerima BPNT ada 100 orang penerima
“Warga yang belum cair saya usulkan ke pendamping dan dianjurkan untuk mengajukan kembali, sehingga warga yang belum cair diminta foto copy KK dan KTP. Masalah pengajuan itu bisa dapat atau tidak, pihak desa juga tidak tahu,” tuturnya
“Kalau memang terdapat warga saya yang benar-benar belum mendapat bantuan dan layak mendapatkan bantuan akan saya berikan BLT-DD berikutnya,” pungkas Ponedi. (tya)
