Masa Jabatan Diperpanjang, Kades di Jombang Segera Terima SK pada Akhir Juni 2024

21
Pj Bupati Jombang (tengah) bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Jombang saat memberikan keterangan kepada wartawan.

memoexpos.co – Ratusan kepala desa (kades) dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang bakal segera menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut sesuai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pj Bupati Jombang Sugiat menjelaskan, pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan dilakukan pada akhir bulan Juni 2024. Sugiat menyebut belum bisa memberi kepastian tanggal pengukuhan, namun pihaknya mengaku saat ini sedang memproses SK kepala desa.

“Terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, permintaannya segera diproses, dan sedang diproses sama Kabag Hukum sama DPMD, hanya kan sampai sekarang masih perlu waktu,” kata Sugiat usai menerima Audiensi pengurus AKD di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (19/6/2024).

Dalam prosesnya, Sugiat tidak ingin adanya kesalahan administrasi, mengingat dalam hal ini tidak hanya kepala desa saja yang mendapat tambahan masa jabatan namun juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Selain kepala desa kan BPD juga dan itu jangan sampai salah nama, salah ketik di SK. Pengukuhan ulang diaturannya sampai dengan akhir Juni sudah dikukuhkan, tapi yang penting sebelum Juni selesai,” jelas Sugiat.

Dengan adanya penambahan masa jabatan 2 tahun, Sugiat ingin para kepala desa tidak sekedar menuntut hak atau jabatan semata, tapi juga harus dibarengi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.

“Tadi saya jelaskan tentang hak dan kewajiban soal SK, kalo sudah sesuai aturannya segera kita berikan, hanya saya mengingatkan ada hak dan kewajiban, jangan euforia menuntut haknya saja, menjaga amanah masyarakat apalagi kepala desa dipilih langsung oleh warga, saya ditugaskan, bagaimana saya berupaya terus memenuhi amanah warga apalagi yang dipilih yang lebih legitimate kalo dari sisi hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa Warsubi mengatakan jika Pj Bupati Jombang segera mengakomodir usulan terkait revisi Undang-undang Desa nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

“Segera diproses pak bupati, akhir Juni nanti perpanjangan, jadi akhir bulan Juni sudah harus dikukuhkan,” singkatnya.