Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Jombang Kian Bertambah

149
Bupati Jombang didampingi Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang saat serahkan lencana desa mandiri kepada Kepala Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam.

memoexpos.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi mekanisme penyaluran BLT Dana (DD) Desa tahun 2023 dan launching penyaluran DD, ADD, PDRD dan BKK Sarpras Desa tahun 2023 di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Jum’at (24/2/2023).

Selain memberikan sosialisasi, DPMD Kabupaten Jombang juga memberikan apresiasi kepada 47 desa yang tahun ini resmi berstatus desa mandiri. 47 desa satu persatu menerima lencana dan piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, Sholahudin Hadi Sucipto menyampaikan, sejak tahun 2019 hingga 2023 jumlah desa mandiri di Kabupaten Jombang terus bertambah.

“Pada tahun 2019 status desa mandiri masih ada 6 desa, tahun 2020 Alhamdulillah bergeser menjadi 14 desa, 2021 sebanyak 29 desa dan 2022 bertambah 47 desa mandiri,” ujarnya.

Sholahuddin menegaskan, terkait BLT DD selama ini pihaknya terus memfasilitasi desa untuk dapat melakukan penyaluran sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Terkait BLT DD terus terang saja pada tahun kemarin ada uji petik dari BPK yang notabene ada dua kabupaten/kota yang diuji petik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita memberikan sosialisasi terkait mekanisme penyaluran BLT DD secara formil,” tambahnya.

Untuk besaran dana desa, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 14 miliar dari tahun sebelumnya. Diketahui pada tahun 2022 mendapatkan sebesar 293 miliar dan tahun 2023 bertambah menjadi 307 miliar.

*Terkait prioritas ini yang pertama ada program pemulihan ekonomi, dana operasional pemerintah desa sebesar paling banyak 3 persen dan untuk kegiatan koordinasi pemerintah desa, penanggulangan sosial, kegiatan protokoler dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi. Yang selanjutnya program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan BUMDes, termasuk penanganan stunting,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab berpesan agar pemerintah desa mampu menggunakan dana desa secara optimal susuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat desa.

“Dana Desa ini saya harapkan digunakan sebaik-baiknya agar bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga,” ucapnya.

Selain itu, pada tahun 2023 ini sebanyak 182 bakal menerima BKK Sarpras yang berupa 309 kegiatan. Mundjidah menyebut bentuk kegiatan yang bakal direalisasikan diantaranya pembangunan atau rehab sarpras dilingkup pemerintah desa dan sesuai kewenangan pemerintah desa.

“Saya menghimbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selalu melakukan pemantauan perkembangan tahapan yang dilaksanakan pemerintah desa, mengingat regulasi yang terus bergerak dinamis serta membantu merumuskan draft dan formulir yang menjadi kewajiban desa agar memperoleh kemudahan,” tutupnya.