memoexpos.co – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Jombang sering mendapat penghargaan. Bahkan pada akhir Tahun 2022 lalu, perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Jombang ini meraih dua penghargaan sekaligus tingkat nasional, yakni Top Digital Implementation 2022 dan Top Leader on Digital Implementation 2022.
Kendati demikian, penghargaan yang didapat bukan menjadi kebanggaan warga yang berlokasi didekat pengeboran air Perumdam, justru sebaliknya.
Hal tersebut diungkapkan Diana (51) warga Dusun Parimono, Jombang. Pihaknya mengaku pada saat musim kemarau, sumur warga yang berdekatan dengan titik pengeboran Perumdam selalu mengalami kekeringan.
“Kalau daerah sini, kalau musim kemarau itu sudah tidak ada air (disumur), ya jelas habis karena disedot terus sama Perumdam, kita semua itu sumur-sumur kita sat (mengering),” jelas Diana kepada memoexpos.co, Senin (30/1/2023).
Disinggung kompensasi yang diberikan kepada warga terdampak kekeringan yang diduga imbas pengeboran air, Diana mengaku tidak ada sama sekali.
“Kompensasi tidak ada sama sekali,” kata perampuan yang menjabat ketua RT 2 Dusun Parimono ini.
Dampak lain yang sering dikeluhkan warga adalah kebersihan lingkungan, Diana menyebut, dilingkungan pengeboran yang masuk wilayah RT 2 nampak kumuh dan terkesan tidak terurus.
“Dulu itu sudah pernah ada bantuan dari Perumdam, tapi bantuan itu dicabut lagi tanpa alasan. Dulu juga pernah mendapat air minum untuk warga lingkungan sini, tapi itu berjalan tidak lama,” tandasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, tercatat sedikitnya ada 4 titik pengeboran air yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Kencana Jombang yang berada di Desa Plandi. Antara lain di RT 2, RT 25, RT 15 dan di RT 29.
Protes serupa juga dilontarkan oleh Hariono (52) Ketua RT 4 Dusun Parimono, menurut dia seharusnya perusahaan memperhatikan lingkungan sekitar, apalagi Hariono menyebut bahwa Perumdam Tirta Kencana Jombang ini merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten.
“Kontribusi ataupun kepedulian memang belum ada, bahkan ketika warga membuat kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan juga tidak ada bantuan dari Perumdam,” lontarnya.
Menurut Hariono, di wilayah Dusun Parimono banyak perusahaan atau pertokoan, perusahaan tersebut selalu memperhatikan masyarakat.
“Banyak perusahaan dan pertokoan disini selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti SPBU ini selalu memberikan kompensasi kepada warga, pertokoan juga selalu berkontribusi saat warga ada kegiatan kemasyarakatan, berbeda dengan Perumdam, padahal ini perusahaannya daerah,” tandas dia.
Senada dengan Ismail (15) anggota BPD Desa setempat, pihaknya mengaku sering ada aduan terkait absennya kompensasi. “Banyak aduan juga, dan saya sudah sampaikan ke Pemdes tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Harapan saya Pemdes yang menyampaikan ke Perumdam,” singkatnya.
Sementara, Kepala Desa Plandi Dwi Priyatno saat dikonfirmasi membenarkan banyaknya warga yang protes terkait persoalan ini.
“Iya, memang banyak yang protes. Dulu sudah kita sampaikan ke perusahaan juga,” ucapnya.
“Protes dari warga memang wajar, namun harus diselesaikan secara dingin tetap tidak ada yang terugikan. Sama-sama mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Secara terpisah, Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang Khoirul Hasyim saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler membantah jika selama ini tidak mengeluarkan kompensasi kepada warga.
Pihaknya mengaku selalu memenuhi apa yang menjadi permintaan masyarakat bahkan Pemdes Plandi.
“Desa Plandi sering meminta bantuan dan selalu kami penuhi, ada bukti penerimaan bantuan ataupun bukti sumbangan yg diberikan Perumdam,” ujar Hasyim.
Mengenai dampak AMDK ke sumur warga, Hasim menyebut bahwa air baku AMDK tidak diambil dari Plandi, namun dari Bareng, sehingga hal itu menurut Hasyim tidak membuat sumur warga kekeringan.
“Jadi tidak memperngaruhi keadaan sumur warga. Slain itu, smua sumur (milik Perumdam) sudah memiliki izin,” pungkasnya.
