memoexpos.co – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2022 di Gedung Bung Tomo secara virtual yang disiarkan langsung melalui Channel Youtube Jombang Command Center. Selasa (23/3/21).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah, Segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Budi Nugroho beserta segenap Pejabat Kabupaten Jombang, Pejabat Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro, Rektor Unwaha, Unipdu, Undar, Unhas, STKIP PGRI, STIE Dewantara Jombang dan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Sumrambah menyampaikan bahwa keikutsertaan rakyat dalam pembangunan adalah kekuatan.
“APBD kita ini ada hampir mungkin 11 kali dari APBN. Artinya, kekuatan rakyat jika ditumbuh kembangkan dan dibina kemudian diberdayakan keikutsertaan mereka maka akan menjadi kekuatan yang besar,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Nugroho selaku Kepala Bappeda Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa Musrenbang kabupaten dilakukan untuk mematangkan rancangan rencana kerja pemerintah daerah.
“Musrenbang ini dilaksanakan untuk mematangkan rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan forum rencana kerja perangkat daerah, hasil forum perangkat daerah dan forum gabungan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa tujuan musrenbang ini digunakan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang.
“Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten yang pertama adalah menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi,” paparnya.
Berikut sederet prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2022 yang tertulis dalam Bahan Musrenbang yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Jombang.
1. Mewujudkan pemerintah yang profesional berbasis ASN yang profesional dan digitalisasi profesi layanan
Poin yang pertama ini menjabarkan tentang pembangunan mall pelayanan publik, pembangunan kantor kecamatan, digitalisasi desa untuk pelayanan publik, pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan profesionalisne ASN
2. Peningkatana kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses untuk masyarakat
prioritas yang kedua menekankan pada pembangunan gedung kesenian, pemberian main seragam sekolah, fasilitasi pendidikan anak berkebutuhan khusus, rehabilitasi sarpras sekolah, kurikulum sekolah berbasis digital, pendidikan karakter, insentif guru ngaji, hafidz dan hafidzah, penurunan stunting, fasilitasi alat bantu disabilitas dan pencapaian sanitasi.
3. Peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan kemudahan layanan perizinan
Hal ini meliputi pengembangan kawasan industri, potensi ekonomi daerah, penyertaan modal bumdes melalui berkadang, menyiapkan 80.000 lapangan kerja dan wirausaha pemula, pelebaran dan pembangunan jalan, dan pemelihraan serta permbangunan irigasi.
- Hilirisasi dan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan produktivitas dan kreasi unggulan
Prioritas ini meliputi penetapan produk unggulan daerah berbasis pariwisata, revitalisasi pasar, pengendalian OPT pertanian, jaminan ketersidiaan pupuk dan mendorong kemandirian strategis bagi pondok pesantren.
5. Membangun lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana Prioritas yang terakhir meliputi pembangunan embung dan normalisasi sungai serta oeneydiaan TPS di beberala desa dan pondok pesantren. (Ahza)
