Sosialisasi Pelaksanaan BKK Desa, Bupati Warsubi Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Bupati Jombang Warsubi dan Kepala DPMD Sholahuddin Hadi Sucipto. (Foto: memoexpos)

memoexpos.co – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa P-APBD 2025 di ruang Bung Tomo, Senin (13/10/2025).

Melalui sosialisasi ini, Bupati Jombang Warsubi mengingatkan kepada kepala desa penerima BKK agar mampu mengelola keuangan dengan baik sejalan dengan pelayanan kepada masyarakat Jombang.

“Bantuan Keuangan Khusus diberikan dengan harapan agar desa-desa di Kabupaten Jombang dapat melaksanakan pembangunan dengan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada desa-deaa yang telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses penyerapan dan penggunaan dana ini, Warsubi berharap agar pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa serta berharap agar BKK ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Saya berpesan agar BKK ini dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa dan Kabupaten Jombang secara keseluruhan,” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang Solahuddin Hadi Sucipto menyampaikan rincian dan jenis-jenis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa-desa di Kabupaten Jombang di APBD 2025.

“Rincian BKK yang disalurkan sebagai berikut, BKK Sarpras Desa Rp 13.793.608.000 untuk 81 Desa di 11 Kecamatan, dengan 117 kegiatan. BKK Penghargaan Pembayaran PBB Rp 2.300.000.000 untuk 17 desa di 11 kecamatan, dengan 18 kegiatan. BKK Penghargaan Jombang Culture Carnival: Rp 2.400.000.000 untuk 24 desa di 2 kecamatan, dengan 24 kegiatan. BKK RT atau RW untuk 302 desa,” ungkapnya.

Sholahudin juga berharap, dengan total anggaran BKK yang cukup besar, dapat membantu desa-desa dalam melaksanakan pembangunan dan meninhkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu desa-desa dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”pungkasnya. (kel)