JOMBANG – Kebijakan panitia konser musik di Jombang, Jawa Timur yang melarang pedagang kecil tidak berjualan di area Stadion Merdeka memantik reaksi sejumlah pihak.
Setelah anggota DPRD Jombang mengecam keras kebijakan itu. Kini, kecaman juga dilontarkan oleh anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi.
Politisi Partai Golkar Jatim ini turut menyoroti kebijakan panitia konser yang sama sekali tidak memihak kepada masyarakat kecil, khususnya geliat ekonomi para pedagang kaki lima (PKL) bahkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu didasarkan pada pengakuan para PKL yang mengaku dilarang berjualan dengan dalih sterilisasi lokasi konser.
“Saya menyayangkan, apalagi UMKM kan rejekinya disitu,” kata Sumardi, Minggu (20/7/2025).
Menurutnya, pada saat momen keramaian, terlebih yang dilakukan di aset milik pemkab, seharusnya bisa menjadi potensi rezeki masyarakat kecil, bukan hanya sebatas pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah dan keuntungan bagi panitia saja.
Apalagi, sambung dia momen seperti itu tidak setiap hari ada. “Sangat disayangkan kalau teman-teman UMKM tidak boleh berjualan, atau tidak ikut terlibat,” lanjutnya.
Di sekitar lokasi konser musik atau Stadion Merdeka Jombang ada dua jenis pedagang, yakni pedagang yang secara resmi menyewa stand di sekitar stadion dan pedagang kaki lima di sekitar trotoar. Keduanya tidak diperbolehkan berjualan selama konser musik berlangsung.
Namun, ada perbedaan antara pedagang yang berada di stand stadion dengan PKL. Pedagang yang berada di stadion masih diberikan kompensasi atas larangan tidak berjualan. Sementara bagi PKL tidak ada kompensasi sama sekali lantaran dianggap liar.
Meski ada kompensasi, nilainya masih terbilang tidak masuk akal. Sebab, pedagang atau penyewa stand mengaku telah diberi kompensasi sebesar Rp250 ribu.
Oleh sebab itu, anggota Komisi A DPRD Jatim ini meminta agar para pihak khususnya Pemkab Jombang melakukan evaluasi secara menyeluruh. Agar saat ada pagelaran serupa dikemudian hari masyarakat kecil ikut dilibatkan hingga turut menikmati rezeki.
“Perlu dievaluasi. Saya kurang sepakat kalau mereka tidak dilibatkan, apalagi sampai ada larangan, ini sangat disayangkan, rezeki mereka, mereka cari makan disana, EO tidak mengizinkan masyarakat kecil ikut menikmati rezeki mereka,” pungkasnya.
Terpisah, panitia penyelenggara Festival Dialog Cinta mengklaim kompensasi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak kebijakan penataan area di sekitar Stadion Jombang telah diselesaikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Irfan Andika selaku perwakilan panitia.
Irfan mengaku pemberian kompensasi diberikan secara merata kepada PKL yang sebelumnya berjualan di pintu masuk stadion.
Menurutnya penataan ini dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar jalanan stadion sekaligus penonton yang membludak saat konser berlangsung.
“Kami tidak hanya menyelesaikan pembayaran kompensasi kepada seluruh PKL yang tidak diperbolehkan berjualan di pintu masuk stadion. Namun, PKL di sisi samping, dimana kami tidak melakukan pelarangan berjualan juga diberikan kompensasi. Jumlahnya pun sama rata agar adil untuk semua pihak,” ujar Irfan, Minggu (20/7/2025).
Kebijakan pelarangan ini disebutnya hanya berlaku di area pintu masuk utama stadion. Sementara itu, para pedagang yang berada di sisi samping tetap diperbolehkan berjualan seperti biasa. Mereka hanya diminta untuk menata lapak agar rapi dan tidak mengganggu lalu lintas.
“Intinya, kami ingin semuanya tetap kondusif. Festival Dialog Cinta digelar untuk menjadi ruang temu dan hiburan masyarakat Jombang. Penataan area diharapkan dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan semua pihak,” tukasnya.
