Dibalik Larisnya Penjualan Tiket Konser Musik di Jombang, Pedagang Kaki Lima Tak Boleh Makan

Sejumlah gerobak PKL sebelum dipindahkan. (Istimewa)

JOMBANG – Dibalik meriahnya konser musik yang digelar di Stadion Merdeka Jombang ternyata ada masyarakat kecil yang dirampas haknya untuk mencari makan.

Dibalik larisnya penjualan tiket hingga megahnya panggung hiburan, hal itu sama sekali tak memihak masyarakat kecil seperti pedagang di area stand stadion hingga pedagang kaki lima (PKL).

Sejak Sabtu (19/7/2025) hingga Minggu (20/7/2025), Stadion Merdeka Jombang berpotensi dikunjungi ribuan orang dalam gelaran konser Dialog Cinta Festival Vol 3.

Terpampang nama-nama bintang besar seperti Dewa 19, Vierratale, hingga Hadad Alwi. Namun hanya beberapa meter dari titik keramaian itu, trotoar-trotoar yang biasanya digunakan PKL untuk mengais sesuap nasi tampak kosong.

Tak ada aroma cilok rebus, aroma tahu solet hingga tak terdengar denting wajan, tak terlihat keramaian tenda-tenda kecil yang biasanya menandai denyut ekonomi rakyat kecil. Keheningan menggantung. Pemerintah terkesan apatis tak memihak kepada mereka yang menggantungkan pendapatan keseharian dari aktifitas tersebut.

Di pojok warung kopi yang setengah tertutup, Neneng (62) duduk menyendiri. Gerobak ciloknya tak ia bawa keluar hari itu. Bukan tanpa alasan. Dia mengaku dilarang untuk mencari makan di lokasi konser.

“Disuruh libur. Nggak boleh jualan. Steril katanya,” ujarnya dengan nada lirih.

Neneng sudah 11 tahun berdagang di kawasan stadion. Tapi akhir pekan ini, ia hanya bisa menyaksikan rezekinya tertahan pagar pembatas yang mengelilingi Stadion Merdeka Jombang.

“Biasanya ramai apalagi kalau ada acara besar. Tapi ya gitu, justru pas ramai kami disuruh minggir,” kata Neneng.

Sorot mata dan raut wajah kecewa tak bisa ia tutupi. Namun, ia sadar diri. Ia hanya sebatas masyarakat kecil tak seperti mereka yang menjual tiket hingga berhitung dapat keuntungan berapa.

Ia sempat diminta pindah oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke seberang lampu merah, tapi menurutnya lokasi itu tak menguntungkan. “Di sana sepi, nggak ada orang lewat yang mau jajan cilok,” imbuhnya.

Bagi Neneng, konser itu bukan pesta hiburan. Ia menyebutnya ‘dua hari kelaparan‘. Tak ada kompensasi yang datang, tak ada permintaan maaf, tak juga ruang negosiasi. Pemkab? Disebutnya tak hadir dalam perjuangan menahan laparnya dua hari ini.

Senada diurai oleh Agung (25), pemuda yang biasa menjual tahu solet tak jauh dari lokasi Neneng. Bukan soal kelaparan seperti Neneng yang ia lontarkan namun ia memperkirakan kerugian akibat konser itu mencapai Rp1,5 juta hanya dalam dua hari.

“Ya dilarang total. Nggak ada jalan tengah,” keluhnya.

Agung memperkirakan, sedikitnya ada 50 pedagang kaki lima terdampak oleh kebijakan sterilisasi kawasan stadion yang sama sekali tak memihak masyarakat kecil. Padahal, mayoritas dari mereka hanya mengandalkan tempat itu sebagai satu-satunya sumber penghasilan harian.

Beberapa kios resmi di dalam taman stadion memang mendapatkan kompensasi sekitar Rp250 ribu untuk dua hari. Tapi PKL yang hanya numpang trotoar, seperti Agung dan Neneng, dan beberapa orang lainnya tak tersentuh bantuan itu.

“Yang punya toko (stand) di barat stadion masih bisa buka, karena rumah sendiri. Tapi kami yang cuma selembar tenda, cuma gerobak, langsung kena gusur,” ungkap Agung.

Tak ada solusi, tak ada toleransi. Seperti sengaja ingin masyarakat kecil tak bisa makan dengan alasan lokasi harus bersih.

“Mereka (penyelenggara) tidak tanya kami makan apa. Mereka cuma ingin lokasi bersih.” lanjutnya.

Kawasan stadion memang terlihat berbeda sejak Jumat kemarin. Pagar tinggi membatasi pandangan, menciptakan jarak antara pesta musik dan denyut ekonomi kecil di sekitarnya. Kemeriahan yang ditonton dari luar pagar tampak mewah, tapi bagi sebagian warga, tampak tak terjangkau.

Konser itu memang membawa euforia. Tiket terjual habis. Media sosial ramai. Tapi tak semua bisa ikut bersorak. Di luar panggung, ada kesenyapan yang tak terdengar. Ada kehidupan yang terpaksa berhenti. Ada dapur-dapur yang tak sempat menyala hingga merampasan hak untuk makan.

Di tengah perayaan yang dipenuhi sorotan lampu dan suara bintang, suara kecil dari pinggir jalan justru tenggelam. Tak terdengar, tak dianggap.

“Ya gimana lagi. Namanya juga rakyat kecil. Kadang cuma bisa manut. Tapi sedihnya ya nggak ada yang nanya kabar kami.”tutupnya dengan pasrah.

Pada prinsipnya, acara pertunjukan hiburan atau konser musik diproyeksikan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Jombang, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji manis Bupati Jombang Warsubi.

Warsubi pernah menyebut bahwa PKL merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat, khususnya sektor informal sewaktu ia bertemu dengan para PKL di Pendopo Jombang pada (27/5/2025) kemarin.

“Di Jombang banyak keluarga tergantung kebutuhan untuk memenuhi sehari-hari. Dan tidak sedikit pula yang justru mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru dari usaha yang bermula secara sederhana,” ucap Warsubi sewaktu itu.

Terpisah, Anggota DPRD Jombang, Kartiyono menyayangkan perencanaan yang dianggap gegabah dalam gelaran konser musik ini.

Seharusnya, kata dia kalau ada konser besar diwajibkan memiliki perencanaan matang hingga penataan para pedagang diarea sekitar, baik itu yang permanen maupun tidak permanen.

“Misalnya yang selama ini melakukan kegiatan usahanya di situ tidak dibolehkan, ya tetap harus ada solusi. Contohnya di tempat semula maupun dipindahkan kan beda rezeki, atau diberikan garis area PKL, karena ada sekitar 10 ribu orang menumpuk kita hindari kalaupun ada hal-hal yang tidak memungkinkan terjadi, jadi segala kemungkinan bisa dianalisa,” terangnya.

Politisi PKB ini juga menyebutkan, kegiatan konser sebesar itu mestinya mendatangkan berkah bagi para pedagang kaki lima, bukan malah sebaliknya.

Bahkan, idealnya yang sebelumnya itu normal-normal saja lalu kemudian ada konser rezekinya makin bertambah. Bahkan, rezeki acara juga dirasakan oleh tukang parkir yang berdekatan dengan area konser.

“Kita melihat kalau kemudian ada konser pedagang ini dilarang begitu saja ya tidak ada solusi sebelumnya. Mereka penyelanggara juga harus melihat rakyat kecil sekitar. Intinya percuma kalau ada konser besar kalau tidak ada nilai tambah bagi para pedagang kaki lima maupun warga Jombang,” pungkas dia.