JOMBANG – Di tengah rapor merah persepsi publik terhadap independensi institusi hukum, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang mengambil langkah provokatif secara intelektual.
Partai berlambang banteng ini menghadirkan mantan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode, Prof. Dr. Hardjono, dalam diskursus kebangsaan bertajuk ‘Melihat Indonesia’, pada Sabtu (31/1/2026).
Diskusi yang digelar di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang ini bukan sekadar seremoni politik rutin. Kehadiran Prof. Hardjono di hadapan ratusan kader dan aktivis mahasiswa dari GMNI dipandang sebagai upaya bedah anatomi terhadap degradasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, secara lugas menegaskan bahwa bangsa ini sedang berada dalam persimpangan krusial. Kehadiran tokoh sekaliber Prof. Hardjono yang juga merupakan eks Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut diharapkan mampu menyingkap fakta objektif yang kerap terdistorsi oleh narasi kekuasaan.
“Kita perlu membedah fakta, apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini. Ada langkah strategis yang harus kita tentukan untuk memastikan cita-cita keadilan sosial tidak hanya berakhir menjadi slogan kosong di masa depan,” tegas Sumrambah.
Mantan Wakil Bupati Jombang ini juga melontarkan kritik pedas terhadap adanya pihak-pihak yang mencoba membelokkan arah proklamasi.
Ia mengidentifikasi adanya resistensi sistematis dari kelompok tertentu yang berupaya menggerus napas nasionalisme demi kepentingan pragmatis.
“Mencapai Indonesia yang sentosa itu berat karena ada pihak tertentu yang memiliki agenda berbeda dengan napas nasionalisme kita. Perjuangan membumikan Pancasila adalah harga mati di tengah gempuran kepentingan yang kian kompleks,” imbuhnya.
Selain pada aspek hukum, Sumrambah memberikan peringatan keras mengenai kondisi domestik yang ia sebut semakin predatorik.
Ia menyerukan penghentian segala bentuk faksionalisme di internal kaum nasionalis sebagai syarat mutlak menjaga kedaulatan NKRI.
“Tantangan ke depan tidak semakin ringan. Tidak boleh ada lagi faksi atau perpecahan. Jika kaum nasionalis tidak bersatu padu, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan sulit dipertahankan dari gempuran tantangan global,” pungkasnya.
Diskusi memanas saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah mahasiswa melontarkan kritik tajam mengenai rontoknya integritas sejumlah lembaga negara dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Hardjono memberikan refleksi mendalam mengenai krusialnya penguatan kode etik dan independensi institusi hukum sebagai pilar martabat bangsa.
Agenda ini disebut-sebut sebagai titik awal dari rangkaian dialektika berkelanjutan yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan Jombang. Langkah ini merupakan strategi partai untuk melakukan pengawalan arah demokrasi mulai dari tingkat akar rumput hingga pusat kekuasaan.
