memoexpos.co – Polres Jombang bersama Komisi Prmilihan Umum (KPU) dan Bawaslu membentuk komitmen sukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Kapolres Jombang, AKBP Eko Bagus Riyadi menyebut, manghadapi tahun politik pihaknya meminta agar KPU dan Bawaslu mrmasang camera CCTV.
“Ini untuk menjaga Kamtibmas menjelang pemilu 2024, kami mengajak masyarakat dan instansi terkait memasang kamera CCTV. Kamera pengawas sangat perlu di titik-titik vital,” terang Kapolres usai jumpa pers di Mapolres setempat, Jumat (10/22/3033).
Kapolres mengatakan bahwa pemasangan CCTV di titik vital sangat diperlukan. Semisal di jalan depan KPU, halaman, serta gudang logistik Pemilu 2024. “Karena ada gudang logistik, jadi gudang logistik ini jadi objek vital yang harus dipasang kamera CCTV,” lanjutnya.
“Untuk pemasangan CCTV tidak hanya di kantor KPU maupun Bawaslu, tapi seluruh kantor Kepala Desa, Dinas PMD, bahkan seluruh perusahaan di kabupaten Jombang,” sambung dia.
Ia berharap, prngawalan tahun politik yang konfusif butuh dilakukan secara bersama-sama.
“Jadi harapannya ingin mengawal ini secara bersama-sama dan mengajak seluruh stakeholder dengan peran sertanya sesuai job disknya sehingga kita bersama-sama saling menguatkan,” pungkasnya.
Sementara Ketua KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi menyampaikan tentang tahapan pemilu 2024, yang pertama tahapan pencalonan anggota DPR, kemudian yang berjalan sekarang persiapan tahapan kampanye, bersamaan dengan mulai penglolaan Logistik Pemilu 2024 dan sementara KPU sudah menerima bilik suara yang ditempatkan di gudang KPU.
“Sejak kemarin kami mulai menerima logistik pemilu berupa bilik suara sejumlah 6.740 dari kebutuhan sebanyak 15.432, sedangkan kekuranganya akan dikirimkan hari ini. Keseluruhan barang tersebut disimpan dan ditempatkan di gudang KPU,” terangnya.
“Oleh karena itu kami meminta dukungan dari kepolisian untuk mengamankan gudang logistik itu,” sambung dia.
Ketua Bawaalu Jombang David Budianto mengatakan, Bawaslu komitmen mensukseskan Pemilu 2024, Bawaslu akan menjalankan tugas sesuai kewenangan.
Menurutnya, tahapan sekarang setelah ditetapkannya DCT, Bawaslu melakukan pengawasan. “Alhamduliah belum ada permohonan sengketa setelah ditetapkan daftar calon tetap,” ujar David.
Yang kedua, sambung dia melakukan pengawasan terkait logistik pemilu, mengenai jumlah, jenis, sasaran, kualitas, juga pengawasan terkait kerawanan kartu suara yang rusak.
“Bawaslu bisa memastikan bahwa logistik pemilu tidak hilang dan rusak,” lanjutnya.
“Terkait persiapan masa kampanye, bawaslu selalu kordinasi dengan beberapa pihak stakeholder untuk menyamakan pemahaman. Kemudian untuk pemasangan alat peraga berupa gambar memang bawaslu memperbolehkan untuk sosialisasi di segala kegiatan yang terpenting tidak ada ajakan atau unsur untuk kampanye,” ucapnya.
“Karena untuk kampanye sendiri bisa dimulai pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Bawaslu sudah memberikan himbauan tentang masa kampanye tersebut,” pungkasnya.
