memoexpos.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur untuk kali ke-10.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tugas konstitusional BPK yang bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Ini menjadi kado istimewa masa akhir jabatan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi pada giat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten Jombang yang dilaksanakan di Kantor BPK Jawa Timur pada Kamis, (25/5/2023).
Menurut Zuremi, perolehan WTP 10 kali berturut-turut ini merupakan sebuah kebanggaan.
Dia menyebut, sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang sangat baik.
“DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang, semoga barokah kinerja kita semua,” tandasnya.
Senada hal tersebut, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengatakan, opini WTP merupakan harapan bersama, baik Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Jombang.
Mundjidah mengaku bersyukur atas capaian ini, apalagi penghargaan ini berada di masa akhir jabatan Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah.
“Alhamdulillah, Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian kinerja yang mendapat apresiasi WTP dari BPK RI, Perwakilan Jawa Timur. Ini menjadi kado terindah diakhir masa jabatan kami. Capaian ini adalah hasil kinerja kita bersama. Tentu saja kami bersama eksekutif legislatif akan terus berupaya untuk mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik lagi,” ungkap Mundjidah.
Bupati juga berharap perolehan opini WTP ini dapat mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Semoga bisa meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jombang,” tandasnya.