Pemkab Jombang Dapat Pesan Penting dari Jokowi Tangani Bencana

52

memoexpos.co – Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2023 telah dilakukan (2/3) beberapa hari lalu. Acara yang seyogyanya dihadiri Bupati Jombang, Mundjidah Wahab urung karena ada halangan. Untuk mewakili Jombang, Wakil Bupati Sumrambah hadir bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang di Arena Jakarta International Expo Kemayoran Hall B1 dan B2, minggu lalu.

Kegiatan Rakornas PB tahun 2023 jadi sarana koordinasi antar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD. Termasuk koordinasi dengan para pihak terkait. Selain itu, pada agenda Rakornas PB, digelar Pameran Industri Kebencanaan tingkat Asia. Termasuk Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) yang mengambil tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”.

“Tujuan penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah untuk Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB, mulai dari level pusat hingga ke daerah. Disamping itu juga Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023,” tutur Wabup Sumrambah seperti dilansir dari halaman situs berita Pemkab Jombang.

Lebih dari itu, acara Rakornas PB adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Karenanya Pemkab Jombang akan segera menindak lanjuti hasil Rakornas tersebut.

Dalam arahan kepada Pemkab Jombang dan daerah lainnya di Indonesia, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, mengarahkan untuk melakukan Identifikasi potensi Bencana, menyiapkan pendanaan dan memasukan resiko bencana dalam rencana Pembangunan dan Investasi jangka panjang.

“Pentingnya penanggulangan bencana terutama di daerah. Untuk itu, pemerintah harus tanggap terhadap segala potensi bencana di daerahnya. Dan yang terpenting adalah penyiapan pada tahap Pra bencana, untuk langkah antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban bencana,” tutur Presiden Jokowi dihadapan para Kepala Daerah, Kapolda, Dandim dan Kapolres se Indonesia.

Presiden juga menegaskan Pemda membuat sistem Peringatan dini, sistem tanggal bencana, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dibuat skenarionya lalu disosialisasikan. Dilakukan guna meminimalisir korban saat terjadi bencana.

“Misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi secara detail dan diajarkan agar meminimalisir korban, sederhanakan aturan dan gunakan tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. Jangan sampai sudah kehilangan keluarga, hilang mata pencaharian tapi masih susah dapat bantuan,” tegasnya.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yakni pandemi COVID-19.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.

Bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian yang disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.

Hadir dalam Rakernas PB tersebut antara lain, Kepala BNPB Letnan Jenderal (TNI) Suharyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listiyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana (TNI) Yudho Margono, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur, Bupati, Kapolda, Panglima Daerah Militer(Pangdam), Dandim dan Kapolres se- Indonesia, dan Ormas.