memoexpos.co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung di Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang sampaikan protes kepada DPRD Jombang terkait kenaikan harga BBM.
Mereka berorasi dan sempat ricuh dengan kepolisian di depan kantor DPRD Jombang, namun sayang tuntutan yang dibawa tidak tersampaikan langsung kepada para wakil rakyat. Hal itu karena seluruh anggota DPRD saat ini masih melakukan kunjungan kerja (kunker).
Kepada perwakilan mahasiswa, Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang Bambang Sriyadi menyarankan agar mahasiswa dapat melakukan audiensi di hari Kamis (8/9), setelah kegiatan kunker selesai.
“Kami hanya diperintahkan untuk menyampaikan bahwa kalau memang rekan-rekan sekalian mau berdialog dengan ketua dewan insyaallah diberikan waktu hari Kamis, jadi kami hanya diberi informasi seperti itu, jadi yang memberikan materi dan sebagainya ketua dewan, kami tidak berwenang untuk menyampaikan,” kata Bambang saat menemui mahasiswa di Ruang Paripurna, Selasa (5/9/2022).
Diketahui, seluruh Komisi dan dan pimpinan DPRD saat ini sedang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diantaranya Komisi A ke Kabupaten Kulon Progo, Komisi B kunker di Sleman, kemudian Komisi C di Sukoharjo dan Komisi D di Yogyakarta.
Kata Bambang surat pemberitahuan adanya unjuk rasa dari PMII baru diterima pada Senin pukul 15:00 sore, sedangkan seluruh anggota DPRD saat itu sudah melakukan kunker.
“Kami hanya diberi kewenangan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian, barangkali ada sesuatu yang disampaikan tertulis akan kami terima akan kami sampaikan kepada pimpinan dewan. Kalaupun rekan sekalian mau berdialog dengan beliau (anggota DPRD) diberi waktu hari Kamis lusa,” lanjutnya.
Hal itu kemudian direspon Pimpinan Cabang (PC) PMII Kabupaten Jombang Rizal Abdillah. Ia bersedia kembali hari Kamis siang pukul 13:00 dengan membawa kader-kader PMII menyampaikan tuntutannya.
“Hari Kamis itu kita minta kepastiannya, ruangan ini harus full kader-kader PMII karena banyak aspirasi bukan hanya soal BBM aja pak, banyak aspirasi yang harus disampaikan dan itu sifatnya sangat esensial untuk bagaimana membantu DPRD menyelesaikan persoalan-persoalan agar DPRD juga bisa dianggap kita membantu DPRD,” ujarnya.
Rizal menegaskan, tuntutan yang mereka bawa bukan sekedar tuntutan biasa, mengingat menyangkut kehidupan masyarakat.
“Kita diajarkan di PMII untuk kritis transpormatif sehingga audiensi itu barang kali ada kesimpulan yang dapat kita ambil baik DPRD selaku perwakilan kita maupun kita sebagai tuannya, ini yang harus dimengerti DPR mereka wakil kita, tuanya ya rakyat kita-ita ini dan itu sebabnya kita minta kepada kepolisian jangan menghalangi kita masuk rumah kita sendiri,” tukasnya.
