Komisioning Pembahasan RKA 2023, DPPKB PPPA Minta Tambahan Anggaran

81
Foto : Dora Maharani Sekretaris Komisi D DPRD Jombang.

memoexpos.co – Komisi D DPRD Jombang memanggil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Tahun 2023, dalam giat Komisioning diruangan Komisi D DPRD Jombang, Senin (8/8/2022).

Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Dora Maharani menjelaskan, pelaksanaan komisioning ini sebagai kontrol serta monitoring dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di leading sektor Komisi D.

Menurut politisi perempuan PDI Perjuangan tersebut, Dengan langkah ini, diharapkan semua leading sektor bisa menjalankan kinerja dengan baik menuju kesejahteraan masyarakat Jombang.

“Dengan adanya komisioning ini, diharapkan kinerja OPD bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugas,” tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas DPPKB PPPA Pudji Umbaran mengaku bahwa tugas yang ia emban bukanlah tugas yang kecil. Dirinya menyebut tugas tersebut meliputi pengendalian laju perkembangan penduduk serta mengatur bagaimana program keluarga berencana bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, peran serta DPPKB PPPA juga membentuk anak yang sehat, tidak stunting, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

“Disini kesetaraan gender menjadi salah satu indikator utama dalam kinerja Pemerintah Daerah,” jelas Pudji.

DPPKB PPPA berusaha semaksimal mungkin meredupsi kejadian kekerasan kepada anak dan juga menyangkut perlindungan perempuan.

“Kami berharap dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah yang tentu penganggaran. Di Tahun 2023 anggaran sementara yang kita kelola hanya Rp 8,1 Milyar, itupun Rp 5,2 Milyar untuk gaji karyawan,” tegasnya.

Ditambahkan olehnya, sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk memaksimalkan realisasi program.

Kedepan, menurut Pudji, PPA akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). “Kami juga mendorong desa-desa memiliki Peraturan Desa (PERDES) tentang Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA). Rencananya itu, difikirkan bersama mudah-mudahan diberikan kesuksesan,” harapnya.

Selain itu, adanya program sekolah perempuan juga menjadi salah satu upaya DPPKB PPPA. “Tujuannya pemberdayaan perempuan, mencegah kekerasan perempuan, melalui beberapa metode pendidikan melalui psikolog, memberikan keterampilan. Kami berharap ada dukungan semua lini, terus terang kami tidak bisa bekerja sendirian,” pungkasnya. (Wis)