Jombang, memoexpos.co – Banyak sekolah negeri di Kabupaten Jombang belum memenuhi kuota pagu penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tahun 2022 ini. Komisi D DPRD Jombang mendorong Pemerintah Kabupaten agar melakukan evaluasi, memperbaiki mutu pendidikan.
Berdasarkan data yang dihimpun memoexpos.co, tercatat sedikitnya ada kekurangan kuota sebanyak 5.570 siswa pada pagu sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Jombang. Dari pagu kuota sebanyak 14.672 siswa, yang sudah mendaftar tercatat hanya ada 9.102 siswa.
Sedangkan untuk SMP Negeri, di Kabupaten Jombang kuotanya masih kurang 100 siswa.
Mengenai hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang Syarif Hidayatullah mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan evaluasi, salah satunya memperbaiki mutu pendidikan negeri yang ada di kota santri ini, baik kualitas pendidik maupun kondisi bangunannya.
“Yang pertama masalah kualitas, bisa jadi dari kualitas pendidiknya, kualitas dari gedungnya, kita juga tau lah kondisi sekolah-sekolah yang ada,” ujar Politisi Demokrat yang akrab disapa Gus Sentot ini kepada memoexpos.co, Senin (11/7/2022).
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan penganggaran lagi dalam memperbaiki kondisi sarana prasarana pendidikan. “Saya berharap ada anggaran dari pemerintah itu untuk memperbaiki, pertama fasilitas atau mungkin bangunan,” harapnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten setempat agar memupuk sumberdaya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, karena menurut Gus Sentot kekurangan siswa pada sekolah negeri ini salah satunya disebabkan munculnya sekolah swasta yang mempunyai kualitas mutu pendidikan lebih bagus.
“Kemudian SDM dari pendidiknya harus ditingkatkan, sering kali sekolah itu bukan kekurangan, tapi munculnya sekolah-sekolah baru yang secara kualitas lebih baik dari SD tersebut, sehingga banyak wali murid yang menyekolahkan di SD yang baru itu atau MI, karena mereka melihat kualitasnya,” jelasnya.
Gus Sentot mengaku, alasan lain sekolah negeri jarang diminati, lantaran akses infrastruktur jalan yang kurang memadai, ia mendorong Pemkab agar lebih memperhatikan akses jalan menuju lembaga pendidikan.
“Kita memberikan masukan kepada Pemerintah, harusnya ada kepedulian dari Pemerintah masalah infrastruktur untuk daerah kita yang akses pendidikannya buruk,” pungkasnya. (Sy)