Refocusing Seragam Gratis, Kebijakan Tidak Memihak Masyarakat Miskin

184
Foto : M Naim Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang.

memoexpos.co – Adanya refocusing seragam gratis di Kabupaten Jombang memantik reaksi dari beberapa pihak.

Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan dianggap semakin menambah penderitaan masyarakat di tengah pandemi yang belum juga usai.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jendral LSM Serikat Rakyat Bersatu (SRB) Julianto, menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, menurutnya DPRD dan Pemkab sudah tidak lagi berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang pro kepada kaum kecil.

“Masyarakat miskin sangat menjerit apabila seragam gratis pada tahun ini ditiadakan, bagaimana tidak, mereka sangat berharap di tengah pandemi ini beban pendidikan anak-anaknya bisa terbantu,” ungkap Julianto kepada media, Sabtu (11/9/2021).

Ia menilai seharusnya refocusing jangan mengorbankan seragam gratis, akan tetapi sektor lain, karena menurut Julianto sragam gratis ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

“Kami menyadari adanya refocusing ini akibat penanganan Covid-19, namun jangan sampai mengorbankan seragam gratis yang dibutuhkan masyarakat miskin, ini krusial,” tandasnya.

Julianto juga menyayangkan kinerja Pemkab dan DPRD Jombang, di tengah pandemi ini revitalisasi alun-alun Jombang tetap dilaksanakan, yang di dalamnya menelan anggaran miliaran, begitupun proyek Jalan Wahid Hasyim yang tetap juga dipaksakan berjalan.

“Semoga hal ini bisa dijadikan kajian lebih matang lagi, sehingga kedepan kebijakan-kebijakan Pemkab Jombang lebih berpihak kepada masyarakat kecil,” tutupnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang M Naim, mengaku bahwa Fraksi PDI-P Jombang dari awal tidak setuju dengan kebijakan refocusing seragam gratis dan revitalisasi alun-alun Jombang.

Naim bersaksi penolakan itu disampaikan pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi di rapat paripurna DPRD Jombang.

“Dari awal kita tidak setuju dengan kebijakan itu, penolakan juga kami sampaikan saat penyampaian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan,” pungkasnya. (syf)