memoexpos.co – Kepada 8 juru bicara fraksi anggota DPRD Kabupaten Jombang yaitu Bambang Budi Yuwono dari fraksi PDIP, Hj. Kholilah dari fraksi PKB, Arif Sutikno SP, dari fraksi Partai Golkar, Dian Ayunita Prastuni dari fraksi partai Demokrat, Didik Darmadi, S. TP, fraksi partai PKS, HJ Suwanto, SH dari fraksi partai Nasdem, Sunardi dari fraksi partai PPP, H. Machin, SE dari fraksi partai Hanura secara khusus disampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar besarnya atas sumbangsih pemikiran dan saran dari beberapa fraksi tersebut di atas yang telah menyampaikan pemandangan umumnya
Selain itu Juga 8 Fraksi yang mengapresiasi terhadap opini wajar tanpa pengecualian atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 oleh badan pemeriksa keuangan. Semua ini merupakan hasil kerja keras bersama eksekutif maupun legislatif dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.Semoga kedepannya kerjasama yang solid dan harmonis dapat lebih ditingkatkan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab saat pemaparan di paripurna (24/5/2019) Jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Jombang dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018,
Sedangkan terkait penurunan pendapatan retribusi daerah, dijelaskan adanya kebijakan pembebasan administrasi karcis pada pasien yang berobat cukup menunjukkan KTP Elekronik. Meningkatkan peserta BPJS Kesehatan pada jumlah pasien. Jumlah tenaga kerja asing wajib notifikasi membayar retribusi perpanjangan ijin jauh lebih kecil dibanding target yang ditetapkan.
Tidak tercapainnya pendapatan dana bagi hasil pajak terjadi karena pajak bersumber dari tranafer dan tergantung capaian target penerimaan dari pemerintah pusat dan propinsi jatim. Rendahnya penyerapan belanja operasi realisasi telah sesuai dengan target kegiatan, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran. Sedangkan untuk belanja hibah kepada KPU dan instansi vertikal yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah tidak direalisasikan semuanya. karena asumsi pengalokasiannya dua putaran. sepanjang dokumen administrasi persyaratan pencairannya dicukupi oleh obyek penerima dan memenuhi norma/persyaratan perundang – undangan maka belanja tersebut dapat direalisasikan.
Tentang perlintasan yang berpalang pintu otomatis di kabupaten Jombang belum signifikan dan rencana PT KAI untuk mengaktifkan dobel track 2019. sesuai ketentuan perlintasan sebidang kereta api diserahkan pada daerah dan telah dimulai tahun 2018 sudah dibangun di jatipelem dari APBD Kabupaten Jombang dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
Tentang pasar legi seakan menjadi permanen perlu bertindak dan melakukan penataan ulang dan akan dilakukan koordinasi, dilakukan normalisasi terhadap penataan fungsi serta pemanfaatan fasilitas umum secara menyeluruh sepanjang jalan KH Mimbar.
Menanggapi jalan penghubung antar kecamatan yang berlubang dan rusak, saat ini untuk pemeliharaan jalan dinas PUPR menggunakan material aspal campuran dingin (Coldmix) serta menganggarkan alat bantu (Stamoer) untuk mempercepat proses penanganan kerusakan jalan
Tentang salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran adalah lamanya proses lreang dibagian pengadaan barang dan jasa bayak program insfrastruktur masih mengendap. Bupati memperhatikan serta menjadi catatan dan perhatian pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan masing masing perangkat daerah. Sedangkan twrkait realisasi belanja tanah dibawah pagu anggaran bahwa ada anggaran untuk bidang tanah yang tidak terealisasi dikarenakan harga penawaran yang diajukan diatas harga appraisal dan tidak ditemukan kata sepakat.
Capaian pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik pada tahun 2017 sebesar 5,36%. sedangkan tahun 2018 sebesar 4,64% dan indeks pembangunan manusia tahun 2017 sebesar 70,88%.
Tentang PAD melalui sektor pajak daerah target melebihi dari realisasi sebesar 113,60% atau sebesar 14 milyar 389 juta 720 ribu menunjukkan potensi PAD terlalu besar, Dinas terkait telah melakukan perencanaan dan terobosan guna meningkatkan PAD dari sektor pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap obyek pajak secara terus menerus. diharapkan terget akan sesyai potensi yang ada.
Tentang pajak hotel dan Restoran di kabupaten Jombang belum sepenuhnya memakai sistim billing. selanjutnya akan diupayakan diberlakukan sistim billing secara bertahap. yang sudah diambil langah langkah adalah pemasangan Tappingbox,fungsinya untuk mengetahui setiap transaksi,omset pendapatan hotel dan restoran. Sedangkan banyaknya rumah kos penarikan pajak merupakan bagian dari pajak hotel.
Tentang kerjasama PBB P-2 dengan pihak ketiga karena mendapat sorotan dari media perlu evaluasi dan kecermatan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dengan melakukan monitoring ke lapangan terhadap hasil yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan terkait peningkatan efektivitas pengawasan internal atas penyelenggaraan dan proses pengelolaan pendapatan daerah, bahwa inspektorat telah melakukan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang dilaksanakan sesuai jadwal.
Tentang skala proiritas kegiatan pembangunan infrastruktur jalan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang di dalamnya telah ditetapkan tema pembangunan untuk setiap tahun mulai tahun 2018-2023 akan dilakukan realisasi. dan pada tahun 2020 dan 2021 pembangunan infrastruktur dasar untuk akses sosial masyarakat.
Keberhasilan misi kelima dari bupati-wakil bupati terpilih 2013-2018 tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan fokus pelayanan mengedepankan prinsip-prinsip good governance tahun 2018 berdasarkan penilaian masyarakat melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat menunjukkan skor 98. indeks refirmasi birokrasi sebesar 47,72.nilai SAKIP mencapai opini WTP dengan nilai tinggi berbasis elektronik dengan skor 3. sedangkan indeks profesionalisme pegawai mencapai angka 80. capaian tersebut menunjukkan tata kelola pemerintahan kabupaten Jombang telah dikelola dengan baik. dalam jenjang wajib belajar terkait program seragam gratis bagi siswa sast ini telah memasuki masa pendaftaran siswa baru jangan sampai melampaui masa pendaftaran siswa baru berakhir. dijelaskan oleh bupati pengadaan seragam tahun 2019 yang terdiri dari kain pramuka, Seragam Nasional, pakaian olahraga jenjang SD/MI SPM/MTs baik negeri maupun swasta dilaksanakan melalui tender dan penerimaannya direncanakan sebelum siswa baru masuk sekolah.
Bagi masyarakat yang belum memahami peraturan daerah yang telah disahkan, melalui satpol PP telah melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah melalui patroli dan operasi tindak ketertiban secara persuasif dan humanis.juga bisa mengakses laman jdih.jombangkab.go.id
Pedoman teknis yang memuat reward dan punisment bagi unit pelaksana program pembangunan insfrastruktur yang berkualitas dan tidak dikejar target dijelaskan oleh bupati bahwa kwalitas bangunan salah satunya ditentukan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan tidak dikerjakan diakhir tahun. upaya yang dilakukan mempercepat proses lelang.
Terhadap belanja pegawai yang terealisasi sebesar 78,92% dijelaskan bahwa akhir tahun anggaran terdapat anggaran belanja pegawai yang belum dapat disalurkan pencairannya khususnya belanja tunjangan profesi guru yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. namun karena bersumber dari dana alokasi yang bersifat spesific grand,maka sisa dana tersebut harus dialokasikan kembali dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 pada rincian obyek belanja berkenaan. Untuk tunjangan Insentif ustadz -ustadzah TPQ kedepan tetap harus diberikan dalam rangka mewujudkan jombang berkarakter dan berdaya Saing disampaikan oleh bupati akan ditindaklanjuti dan terimakasih.
Banyaknya kebakaran pada musim kemarau petugas pemadam kebakaran sering datang terlambat di lokasi kejadian dijelaskan bahwa intensitas kebakaran merypakan suatu kejadian yang tidak mungkin dihindari karena panjangnya hari tanpa hujan akhirnya mengakibatkan suhu permukaan bumi khususnya di wilayah Indonesia meningkat. adapun keterlambatan pemadam kebakaran disebabkan antara lain luasan wilayah kabupaten Jombang tidak seimbang dengan jumlah pos pemadam kebakaran. keterlambatan penyampaian laporan kebakaran ke pos pemadam. walaupun susah disosialisasikan nomor telepon pos kebakaran yang bisa dihubungi. dan terimakasih akan ditindaklanjuti secepatnya dengan dilakukan tindakan preventif dalam pemetaan wilayah rawan bencana.
Tentang pelayanan kesehatan harus dapat prioritas dari pemerintah yang hampir di semua puskesmas kekurangan obat obatan dijelaskan bahwa stok perencanaan ibat di dinas kesehatan telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan obat 18 bulan. namun dalam pelaksanaan pengadaan obat harus melaui pengadaan E-Katalig. Obat harus tercantum dalam Firmularium Nasional. kendala yang dihadapi saat pengadaan obat melakui E-Katalog, ada obat yang diperlukan ternyata kosong dari pabrik.
Terkait pencapaian pendapatan melebihi pagu anggaran kedepan akan lebih dioptimalkan lagi potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Jombang. dan terimakasih akan diperhatikan terkait perlunya evaluasi komprehensif terhadap penyerapan belanja serta skala prioritas pembangunan terhadap bidang pendidikan,kesehatan dan kesejahteraan sosial agar lebih ditingkatkan.
Teakhir Bupati menjelaskan terkait adanya SiLPA yang cukup tinghi karena rendahnya penyerapan belanja jika dibandingkan dengan tahun laku, Bahwa SiLPA terjadi adanya kegiatan yang mengalami gagal lelang. adanya efisiensi belanja serta adanya pelampauan target pendapatan. namun demikian untuk SiLPA yang bersifat earmark harus dialokasikan kembali sesuai dengan peruntukkannya pada kegiatan berkenaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2019. pungkasnya (bay)
